KUHUNI.COM, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Kementerian Sosial (Kemensos) terus mengoptimalkan sistem digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai proyek percontohan integrasi data lintas instansi. Melalui pemadanan data kependudukan dan sosial ekonomi secara otomatis, proses verifikasi penerima bantuan sosial (bansos) diharapkan menjadi jauh lebih akurat dan tepat sasaran.
 |
| Petugas memotret warga memperlihatkan uang tunai saat penyaluran bantuan sosial .(ANTARA/ Putra M. Akbar) |
Kendati masyarakat dapat mendaftar secara mandiri melalui portal Perlinsos Digital, tidak sedikit permohonan yang berakhir dengan status tidak layak (ditolak). Memahami indikator penilaian sistem sangat penting bagi calon penerima agar dapat mengevaluasi kelayakan maupun memperbaiki data kependudukan mereka.
6 Penyebab Utama Pengajuan Bansos Perlinsos Digital Ditolak
Berdasarkan mekanisme pemadanan data lintas kementerian dan lembaga, terdapat enam faktor utama yang membuat sistem menolak pengajuan bantuan sosial:
| No. |
Indikator / Penyebab Penolakan |
Penjelasan Sistem Verifikasi |
| 1 |
Tidak Memenuhi Kriteria Kesejahteraan (Desil) |
Sistem mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penerima PKH dan BPNT diprioritaskan bagi keluarga pada desil 1–4 (40% kelompok kesejahteraan terbawah). Jika berada di luar kategori ini, pengajuan otomatis gugur. |
| 2 |
Tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) |
Pemadanan data lintas instansi mendeteksi status pekerjaan pemohon maupun anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK). Status sebagai ASN menggugurkan kelayakan bansos. |
| 3 |
Kepemilikan Kendaraan Roda Empat |
Sistem terintegrasi dengan basis data kepemilikan kendaraan bermotor. Terdeteksinya kepemilikan mobil menjadi indikator kemampuan ekonomi yang tidak memenuhi syarat sasaran bansos. |
| 4 |
Daya dan Penggunaan Listrik Rumah Tangga |
Informasi penggunaan listrik rumah tangga dipadankan dengan data instansi terkait untuk mengukur tingkat konsumsi ekonomi keluarga. |
| 5 |
Data Kependudukan Tidak Sesuai |
Perbedaan elemen data (seperti NIK, nama, atau status KK) antara berkas pengajuan dengan basis data kependudukan Dukcapil yang terhubung ke DTSEN menyebabkan kegagalan verifikasi. |
| 6 |
Ketidaksesuaian Data Lintas Instansi |
Ditemukannya anomali atau inkonsistensi antara data yang diinput mandiri oleh pemohon dengan catatan riil yang dimiliki berbagai kementerian/lembaga terkait. |
Baca:
Cara Cek Alasan Penolakan di Portal Perlinsos Digital
Bagi masyarakat yang pengajuannya berstatus tidak layak dan ingin mengetahui indikator spesifik yang menjadi penyebab penolakan, pengecekan dapat dilakukan secara daring melalui langkah berikut:
- Akses situs resmi Perlinsos Digital di https://perlinsos.kemensos.go.id.
- Masuk (login) ke dalam portal menggunakan identitas digital yang diminta oleh sistem.
- Lakukan proses verifikasi identitas sesuai petunjuk di layar, meliputi validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta pemindaian wajah (face verification) jika diperlukan.
- Pilih menu atau bagian pengajuan bantuan sosial yang ingin diperiksa.
- Buka tab Status atau Hasil Penilaian Pengajuan.
- Periksa keterangan kelayakan yang ditampilkan sistem. Apabila tercantum status tidak layak, sistem akan menyertakan rincian alasan atau indikator utama yang menjadi dasar penolakan tersebut.
Apabila masyarakat menilai status penolakan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi riil di lapangan (misalnya kendaraan sudah dijual atau data desil belum terbarukan), pembaruan data dapat diajukan melalui fitur sanggahan di aplikasi Cek Bansos maupun melalui pemerintah desa/kelurahan dan dinas sosial setempat.
Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait sistem Perlinsos Digital 2026.
Disclaimer: Informasi ini disajikan untuk tujuan berita dan edukasi publik. Mekanisme verifikasi, indikator penolakan, serta prosedur sanggahan dapat berubah sesuai kebijakan resmi pemerintah. Masyarakat disarankan selalu merujuk pada kanal resmi Kementerian Sosial dan instansi terkait.